KONTAN | Rabu, 19 Mei 2021 / 19:58 WIB

 

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR RI Andeas Eddy mengatakan pemerintah perlu meninjau ulang latarbelakang dan tujuan jika ingin menggelar pengampunan pajak. Jika ingin menerapkan lagi pengampunan pajak, harus berbeda dengan tax amnesty lima tahun lalu.

Andreas bilang, berbekal data yang dihimpun dari Authomatic Exchange of Information (AEoI), otoritas pajak harus bisa memetakan kepatuhan pajak para peserta tax amnesty kala itu. Langkah awal mendata aset kekayaan wajib pajak yang belum dilaporkan dan aset baru yang dimiliki pasca 2017 namun belum terlapor dalam surat pemberi tahuan (SPT) tahunan hingga tahun 2020.

Barulah pengampunan pajak bisa dilakukan dengan tetap memberikan denda administrasi akibat kurang bayar atau tidak melaporkan sebagian harta kekayaannya. Kata Andreas, idealnya, besaran denda administrasi harus lebih tinggi dari program tax amnesty, tapi lebih rendah daripada aturan umum yang berlaku saat ini.

Harapannya, dengan denda yang lebih rendah kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebab, menurut Andreas, dengan besaran saksi saat ini dinilai terlalu berat untuk dipenuhi para wajib pajak.

“Prinsipnya tidak boleh sama dengan tax amnesty, harus menghargai hasil dan keputusan tax amnesty waktu itu. Maka rencana pengampunan pajak kalau mau dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak,” ujar Andreas kepada Kontan.co.id, Rabu (19/5).

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan bahwa pemerintah segera membahas aturan tax amnesty terbaru. Aturan mengenai pengampunan pajak itu termasuk dalam materi di revisi Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

Tax amnesty jilid kedua itu diharapkan segera disetujui oleh legislasi sebab revisi UU KUP telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021. Bahkan, Airlangga menyebut, Presiden Jokowi sudah berkirim surat ke DPR RI supaya aturan tax amnesty segera dibahas.

“Dan ini Bapak Presiden telah berkirim surat dengan DPR utuk membahas ini dan diharapkan segera dilakukan pembahasan,” kata Airlangga, Rabu (19/5).

SOURCE : https://nasional.kontan.co.id/news/begini-tanggapan-anggota-komisi-xi-dpr-soal-rencana-tax-amnesty-jilid-ii